TASLABNEWS, ASAHAN-Menjelang pelantikan serentak kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) hasil Pilkada 2024, yang akan di gelar pada Kamis 20 Februari 2025, sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Asahan berbondong-bondong menuju Jakarta.
Kehadiran mereka di Ibu Kota Negara Indonesia ini bertujuan untuk menghadiri rangkaian acara terkait pelantikan yang akan di gelar di istana negara.

Padahal Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi agar pejabat negara efisiensi dalam mengelola anggaran dan pemangkasan perjalanan dinas pejabat daerah.
Presiden menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih bijak dan prioritas pada program-program strategis daerah.
Pasangan kepala daerah yang akan dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih, Taufik Zainal Abidin dan Rianto.
Sebagai bagian dari rangkaian acara pelantikan, keduanya kompak menghadiri gladi kotor yang digelar di monumen nasional (Monas), Selasa 18 Februari 2025.
Hal tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat Asahan. Salah satunya Afrizal Margolang (50) warga Kisaran yang mengatakan, keberangkatan beberapa pejabat setingkat eselon dua dan tiga pemkab Asahan ke Jakarta dinilai sangat berlebihan.
“Dari mana anggaran biaya untuk keberangkatan mereka ke Jakarta tersebut. Apa mungkin mereka mempergunakan uang pribadi, diduga pasti mereka mempergunakan anggaran perjalanan dinasnya masing – masing,” ucapnya.
Hal senada juga dikatakan aktivis muda Asahan dari Demokrasi 14 Gerakan Bunuh Politik Uang (GBPU) Maulana Annur yang akrab disapa Aan.
Ia secara tegas mengecam keberangkatan keberangkatan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
“Kalau dihitung satu orang pejabat menghabiskan biaya minimal sebesar Rp10 juta. Sementara pejabat setingkat eselon dua dan tiga yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan lebih kurang sebanyak 34 OPD. Maka anggaran biaya keberangkatan seluruh pejabat ke Jakarta hampir mencapai sekitar Rp340 juta,” ucapnya .
“Jangan jangan keberangkatan mereka semua hanya untuk setor muka saja kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang baru dilantik nanti. Karena mereka takut akan kehilangan jabatan empuk atau gila jabatan. Sungguh miris,” pungkasnya. (Edi/Syaf)