TASLABNEWS, ASAHAN-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Peduli Keadilan Sumatera Utara (JMPK) Sumut, menggeruduk kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran, Senin (17/2/2025).
Mereka menduga ada tindakan Pidana Pungutan Liar (Pungli) dan Indikasi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, yang dilakukan Kadis LH Syamsuddin.

Agung Gumelar Ketua Umum JMPK Sumut, menuding Kadis Lingkungan hidup Asahan Syamsudin SH MM secara nyata dan terang-terangan melakukan pungli terhadap sejumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur, dengan dalil jasa Retribusi sejumlah Rp20.000.
Agung juga mengatakan bahwa yang berkaitan dengan kegiatan dinas semua sudah di anggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui APBD, namun sangat di herankan kenapa Kadis LH masih memungut biaya kepada warga.
” APBD yang ada di kantor Dinas LH Ini hanya sebatas ajang pemuas nafsu semata Syamsudin, tak tanggung tanggung, anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasaran sejumlah Rp5.640.392.000, dan untuk Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas sejumlah Rp4.511.580.850. namun dengan uang sebanyak itu tak cukup untuk memuaskan nafsu keserakahan Syamsudin,” teriak Agung.
“Kami kecewa dan tidak percaya dengan kinerja Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Asahan, kami meminta Kapolres Asahan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran segera memanggil dan memeriksa Syamsudin, tak hanya itu kami juga menuntut agar Bupati Asahan mencopot Syamsudin dari jabatannya,” pungkasnya.
Pantauan awak media di lapangan, massa saat di lokasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan disambut oleh Joni Barus selaku Sekretaris Dinas LH.
Joni Barus mengatakan, terkait pengutipan uang itu bukan pungli tetapi Retribusi, sementara di kantor Kejari Kisaran pendemo disambut oleh Kasi Intel Haryanto Manurung.
“Kami akan tindak lanjuti laporan rekan rekan mahasiswa, silahkan masukkan Laporan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari kisaran secara resmi dan kami mohon bantuan dan dukungannya,” ucap Haryanto..
Mendengar penjelasan Kasi Intel Kejari Kisaran, massa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan datang lagi apabila kasus dugaan pungli dan korupsi tidak ditindak lanjuti. (Edi/Syaf)