TASLABNEWS, SIANTAR-Jika pihak kepolisian (Polres Siantar) tidak berani menangani indikasi dugaan penyelewengan anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp738 juta, maka poldasu diminta untuk menangani kasus yang melibatkan 129 pejabat Pemko Siantar termasuk Pj Walikota dan Sekda.
 |
| Ketua KNPI Siantar Ilal Nasution |
Permintaan tersebut dikatakan
Ketua KNPI Siantar Ilal Nasution kepada taslabnews, Sabtu (16/2/2019).
Menurut Ilal sudah sewajarnya jika Poldasu menangani kasus temuan BPK ini.
BERITA TERKAIT:
Poldasu Diminta Turun Tangan Usut Penyelewengan Dana PPJ yang Libatkan Pj Walikota Siantar dan Sekda
Alasanya, karena mungkin saja Kapolres Siantar merasa sungkan menangani kasus tersebut.
Hal ini karena antara polres dan Pemko Siantar ada hubungan yang tak bisa dipisahkan. Dimana polres adalah instansi vertikal.
“Jadi wajar jika pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) diminta turun tangan mengusut dugaan mark up insentif PPJ sesuai hasil temyan BPK yang melibatkan 129 pejabat Pemko Siantar. Apa lagi ada Srkda, Pj Walikota dan kepala dinas yang disebut BPK ikut kenerima anggaran tersebut,” ucap Ilal.
Menurut Ilal, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara, nomor:49.C/LPH/VXIII.MDN/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 Pj Walikota menerima Rp39.553.379.
Dalam daftar penerima aliran dana insentif hasil temuan BPK jelas disebutkan ada 99 orang staf di Pemko Siantar menerima Rp456.619.659 insentif dana PPJ.
Berita lainnya
Pemulangan Jenazah TKI Asal Asahan di Malaysia Terkendala Anggaran, Ayo Bantu Keluarganya
Lalu ada 25 orang yang menjabat sebagai kepala bidang, kasubag, kasi, kepala UPTD, dan sekretaris UPTD di jajaran Pemko Pematangsiantar yang menerima Rp161.089.848.
Selain itu Kadis PPKAD menerima Rp33.162.227. Sedangkan sekretaris DPPKAD menerima Rp14.078.284.
Plt Sekda Siantar menerima Rp2.605.458. Sedangkan Sekda Siantar menerima Rp31.374.438. (Syaf)
