Panwaslu Asahan Jangan Tidur, Cek Kebenaran Kades yang Hadiri Pertemuan Djos di Simpang Empat Asahan

Itu dikatakan Ketua Umum GM Pekat IB Asahan Khairul Anhar
Harahap dan Ketua Gowa Sumut Sastriawan Guntur Zass kepada taslabnews.com,
Kamis (7/6). Menurut Guntur, secara regulasi
perundang-undangan kepala desa harus netral.

Jadi.kalau.ada kades yang bertindak melakukan kampanye
dan atau mempengaruhi orang untuk memilih dan memenangkan salah satu paslon
gubernur maka kades sudah melanggar undang undang pemilu.

Seharusnya panwas segera memproses dan menyerahkan
kepihak kepolisian untuk dilakukan proses pemidanaan.

Para kades yang hadir dalam pertemuan dengan salah satu
calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 yakni pasangan Djarot-Sihar (Djoss)
bisa dipidana 1 tahun kurungan penjara atau denda Rp12 juta.

Senada dikatakan Khairul Anhar Harahap. Menurut Khairul jika
benar kades ikut hadir dalam pertemuan tersebut sudah sewajarnya jika pihak
panwas menanganinya dan menyerahkan kasus ini ke polisi jika benar ada
pelanggara.

“Wajib itu panwasnya menangani kasus ini. Jangan diam aja
lah panwasnya. Kasus ini harus ditangani secara serius,” kata Khariul.

BACA BERITA TERKAIT

https://www.taslabnews.com/2018/06/kades-yang-hadir-dipertemuan-dengan.html 

https://www.taslabnews.com/2018/06/pengurus-abdesi-asahan-dituding-arahkan.html 

Khairul menambahkan, dalam undang undang pemilu jelas kades
dilarang untuk ikut berkecimpung dalam politik praktis.

Terpisah, Syaiful Puad Tarigan SH dari Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Aura Keadilan/Kantor Hukum Syaipul Fuad Tarigan & Rekan mengatakan, merujuk
pada UU 7/2017, tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta
Pemilihan Umum (Pemilu) dalam masa kampanye termasuk kategori tindak pidana
Pemilu,sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 490 UU 7/2017, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu  menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan
dan Pemilihan Umum (perma 1/2018)adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017.

Jika masyarakat menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu
yang dilakukan oleh kepala desa, maka masyarakat dapat melaporkan pada Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan.

Kemudian nanti temuan itu akan diteruskan pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa
perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Baru
kemudian nanti Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dalam UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 71 sangat
tegas melarang keterlibatan kepala desa dalam kampanye.

“Kepala desa juga dilarang melakukan tindakan yang
menguntungkan salah satu pasangan calon Gubsu di masa kampanye ini,”
tambah Ipul. (syaf)