TASLABNEWS, ASAHAN– Bupati Asahan Drs H Taufan Gama
Simatupang MAP, yang diwakili Wakil Bupati Asahan H Surya BSc menyampaikan nota
jawaban atas pandangan umum Fraksi di DPRD Asahan pada sidang Paripurna DPRD
Asahan, Kamis (28/6).
Simatupang MAP, yang diwakili Wakil Bupati Asahan H Surya BSc menyampaikan nota
jawaban atas pandangan umum Fraksi di DPRD Asahan pada sidang Paripurna DPRD
Asahan, Kamis (28/6).
 |
| Wakil Bupati Asahan Surya saat memberikan jawaban di hadapan anggota DPRD. |
Pandangan umum tersebut disampaikan atas adanya beberapa
tanggapan, masukan serta saran dari fraksi di DPRD Asahan terhadap program yang
telah direncanakan bersama yang tertuang dalam APBD untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat disetiap tahun anggaran.
tanggapan, masukan serta saran dari fraksi di DPRD Asahan terhadap program yang
telah direncanakan bersama yang tertuang dalam APBD untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat disetiap tahun anggaran.
“Perlu kami sampaikan bahwa laporan keuangan pemkab Asahan
memperoleh predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Bapdan Pemeriksa
keuangan RI sebagai bukti bahwasannya kita telah bersama sama dalam memperbaiki
dan menyempurnakan kekurangan untuk hasil yang lebih baik,” jelas wabup.
memperoleh predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Bapdan Pemeriksa
keuangan RI sebagai bukti bahwasannya kita telah bersama sama dalam memperbaiki
dan menyempurnakan kekurangan untuk hasil yang lebih baik,” jelas wabup.
Dalam kesempatannya, Pemkab Asahan melalui wakil Bupati
menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi Golkar, PAN dan Demokrat
terkait mengenai pendapatan daerah yang mengalami penurunan persentase jika
dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016.
menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi Golkar, PAN dan Demokrat
terkait mengenai pendapatan daerah yang mengalami penurunan persentase jika
dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016.
Dijelaskan Surya, bahwa hal itu merupakan bentuk upaya dari
organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pendapatan daerah dalam
meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan.
organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pendapatan daerah dalam
meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan.
“Permasalahan dalam bidang pendapatan daerah ini tak hanya
timbul dalam bidang internal saja, namun kewenangan pemerintah pusat dan
propinsi ikut dalam menentukankebijakan disamping itu ada beberapa pajak daerah
yang dibatalkan oleh
timbul dalam bidang internal saja, namun kewenangan pemerintah pusat dan
propinsi ikut dalam menentukankebijakan disamping itu ada beberapa pajak daerah
yang dibatalkan oleh
Pemerintah pusat dan keterkaitan izin yang dikeluarkan oleh
pemerintah provinsi,” ujarnya.
pemerintah provinsi,” ujarnya.
Dalam sidang paripurna di DPRD Asahan yang dipimpin oleh
wakil ketua Ilham Harahap dan Dahrun Hutagaol tersebut, juga menjawab
pemandangan umum fraksi PAN soal sisa lebih perhitungan anggaran belanja daerah
serta realisasi pendapatan dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang yang kemampuan
pendapatannya lebih kurang 35 Milyar pertahun dan tidak memungkinkan bagi rumah
sakit tersebut mandiri membiayai seluruh kebutuhannya.
wakil ketua Ilham Harahap dan Dahrun Hutagaol tersebut, juga menjawab
pemandangan umum fraksi PAN soal sisa lebih perhitungan anggaran belanja daerah
serta realisasi pendapatan dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang yang kemampuan
pendapatannya lebih kurang 35 Milyar pertahun dan tidak memungkinkan bagi rumah
sakit tersebut mandiri membiayai seluruh kebutuhannya.
“Kami juga tidak menutup mata atas kelemahan dalam
penyerapan anggaran yang telah direnanakan oleh masing masing perangkat daerah
sehingga hampir semua perangkat daerah ada SILPA. Kedepan kami akan lebih
memfokuskan pada perencanaan yang lebih efektif dan tepat guna,” ujar wabup.
(syaf)
penyerapan anggaran yang telah direnanakan oleh masing masing perangkat daerah
sehingga hampir semua perangkat daerah ada SILPA. Kedepan kami akan lebih
memfokuskan pada perencanaan yang lebih efektif dan tepat guna,” ujar wabup.
(syaf)
